PKS: Hadirkan Pancasila Dalam Politik Nasional

Hidayat Nur Wahid

PKS Tambora - Jakarta (30/9), besok (1 Oktober) Fraksi PKS DPR RI (FPKS DPR RI) akan menyelenggarakan dialog kebangsaan yang bertema “Pancasila Dalam Dinamika Perpolitikan Nasional”. Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid  menuturkan  dasar pemikiran dari dialog nasional ini adalah kontribusi Fraksi PKS DPR RI untuk menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

”Fraksi PKS ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” tutur Hidayat saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/9).

Lebih lanjut Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa  aspek politik adalah hal yang tidak dapat dikecualikan untuk menggunakan nilai-nilai Pancasila.

“Fraksi PKS ingin mengajak seluruh elemen bangsa agar berpolitik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak berpolitik untuk kepentingan kelompok atau partainya sendiri, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan memprioritaskan keadilan sebagai cita-cita politik nasional.” ujar mantan Ketua MPR periode 2004-2009 ini.

Hidayat juga mengingatkan agar pemilu 2014 yang semakin dekat dan suhu politik nasional yang meningkat dengan cepat akhir-akhir ini tidak mengurangi komitmen sebagai bangsa terhadap Pancasila.

“Kini saatnya untuk mengembalikan dan menguatkan komitmen kita terhadap Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh  Founding Fathers bangsa ini,” ungkap Hidayat.

Dalam dialog kebangsaan yang digelar Fraksi PKS DPR, besok Selasa (1/10) akan ikut menjadi pembicara Pengamat Politik CSIS J. Kristiadi, Pengamat Politik Reform Institute Yudi Latief dan Jurnalis Senior Kompas Budiarto Shambazy. Dialog kebangsaan memperingati hari Kesaktian Pancasila ini rutin dilakukan FPKS setiap tahun. ■ Pres Realease 

PKS Komitmen Lindungi Keluarga Indonesia

Anis Byarwati

PKS Tambora - Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen pada upaya pengokohan keluarga Indonesia. Bidang Perempuan PKS telah melakukan Gerakan Keluarga Berkualitas (GKB) di 33 provinsi di Indonesia. Selain itu Bidang Perempuan PKS menginisiasi berdirinya 400 Rumah Keluarga Indonesia (RKI) di seluruh Indonesia.

Ketua Bidang Perempuan PKS Anis Byarwati mengatakan saat ini keluarga belum  menjadi basis pengambilan kebijakan publik. Di era globalisasi perlindungan keluarga sudah menjadi kebutuhan. "Untuk itu kita perkuat ketahanan keluarga melalui GKB dan RKI," ujarnya dalam pertemuan dengan perwakilan RKI di seluruh Indoneisa di Gedung DPP PKS, Jakarta, Rabu (18/9).

Anis menegaskan produk-produk konvensi internasional keluarga justru mengancam kekokohan sebuah keluarga. Ia mencontohkan hasil Konferensi Kependudukan di Kairo tahun 1993, menghasilkan konvensi yang mendefinisikan istilah couples (pasangan) tidak
dikaitkan dengan keluarga secara umum. "Konvensi ini melindungi kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, and Transgender).  Artinya, terminologi keluarga tidak
lagi terdiri dari ayah, ibu, dan anak," ungkap Anis.

Kondisi tersebut, ujar Anis, akan memberikan dampak negatif pada tatanan kehidupan masyarakat. Terminologi couples yang salah kembali berulang di konvensi lainnya, seperti Konvensi Perempuan keempat di Beijing 1995 dan Konvensi Istambul untuk kependudukan manusia 1996.

Selain itu,  Anis mencermati Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Right Of The
Child) 1989 telah menetapkan definisi anak adalah, “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali, berdasarkan undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal”. Anis menilai definisi ini membawa konsekuensi ditetapkannya usia layak menikah di
atas 18 tahun. Padahal, ungkap Anis, tak sedikit anak di bawah usia 18 tahun yang sudah
aktif secara seksual. Dengan demikian, menurut PBB, remaja perlu dibekali kondom. "Saran PBB ini, bagi kami  bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran dan agama yang dianut keluarga Indonesia dan mengancam sakralisasi ikatan keluarga yang mulia," papar Anis.

Fakta tersebut membuat tantangan keluarga Indonesia untuk membentuk keluarga harmonis sangat besar.

Anis memandang diperlukan kesatuan  gerak dari berbagai elemen bangsa yang bermuara pada paradigma bahwa  keluarga adalah basis terkecil pembentuk kekokohan negara. "Kami yakin jika keluarga kuat, bangsapun akan kokoh”, tutup Anis. ■

Antar Almarhum Habib Munzir ke Pemakaman, Anis Batal Hadiri Pelantikan Walikota Bandung

PKS Tambora - Bandung, Senin 16 September 2013 - Presiden Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Anis Matta turut berduka yang mendalam atas kepulangan Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, pemimpin Majelis Rasulullah. Menerima kabar wafatnya ulama besar ini, Anis memutuskan tidak merampungkan rencana kerja dalam lawatannya di Jawa Barat.

Presiden PKS berada di Bandung sejak Minggu (15/9/2013) dan berencana, antara lain, menghadiri pelantikan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung dan Oded M. Danial selaku Wakil Walikota Bandung pada Senin siang (16/9/2013).

Anis membatalkan rencana menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung yang khusus diagendakan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah Walikota dan Wakil Walikota Bandung periode 2013-2018.

Anis Matta beserta beberapa elit Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang menyertai kunjungannya segera menuju Jakarta. Selanjutnya, Anis dan rombongan turut menghadiri pemakaman almarhum Habib Munzir di kompleks Habib Kuncung, Kalibata, Jakarta Selatan.

"Beliau (Anis Matta) sangat kehilangan atas kepulangan Habib Munzir. Almarhum Habib Munzir merupakan salah seorang ulama besar dihormati dan diseganinya," ujar Ahmad Sahal, asisten Anis Matta, kepada wartawan yang menanyakan pembatalan Presiden PKS menghadiri pelantikan Ridwan-Oded.

Ridwan-Oded maju dalam ajang Pemilihan Walikota-Wakil Walikota (Pilwalkot) Bandung diusung oleh PKS. Oded sendiri adalah kader PKS.

Sahal menambahkan, "Pak Anis telah mengenal lama almarhum Habib Munzir. Mantan Wakil Ketua DPR itu, kata Sahal lagi, menimba ilmu yang tak terhingga dari sosok pemimpin majelis zikir terbesar di Indonesia itu." ■

Polri Segera Terbitkan SK Polwan Berjilbab

PKS Tambora - Jakarta (17/9) - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mengapresiasi jawaban resmi Kapolri yang mendukung polisi wanita (Polwan) berjilbab dalam rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (16/9).

“Dalam jawaban resmi tertulisnya, Kapolri menyambut baik aspirasi dari masyarakat yang menghendaki adanya peraturan seragam Polwan berjilbab,” jelas Muzzammil.

Menurut Muzzammil, mengutip pernyataan Kapolri, “Pada prinsipnya Kapolri tidak keberatan dengan Polwan Berjilbab dan akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kapolri,” ujarnya

Kapolri mengatakan, lanjut Muzzammil sudah ada 61 mode dan warna seragam Polwan Berjilbab untuk seluruh kesatuan Polwan di Kepolisian yang merupakan aspirasi dari masyarakat. “Ini merupakan wujud sikap tanggap Polri terhadap aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri, Komisi III mendukung langkah Kapolri untuk memberikan kesempatan kepada Polwan yang ingin mengenakan jilbab.

“Untuk itu Komisi III DPR RI mendukung Kapolri untuk segera menindaklanjutinya dengan Surat Keputusan Kapolri tentang dibolehkannya polwan berjilbab,” jelas legislator PKS asal Lampung I ini.

Kesimpulan tersebut, Muzzammil mengatakan, disetujui bersama Komisi III dan Kapolri. “Dalam kesimpulan tersebut dilampirkan foto 61 model dan warna jilbab untuk berbagai kesatuan Polwan di Kepolisian,” paparnya.

Secara khusus Muzzammil juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Kapolri dan Polwan Berjilab, serta berterimakasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya melalui berbagai media masa dan media sosial. ■ 

PKS Apresiasi KPU Tunda Penetapan DPT

Jazuli Juwaini

PKS Tambora - Jakarta (16/9) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Akhirnya menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tiap-tiap Kabupaten/Kota yang sedianya sesuai Peraturan KPU tentang Tahapan Pemilu harus dilaksanakan pada tanggal 13 September 2013. Hal ini dilakukan KPU guna merespon masukan publik, khususnya melalui Komisi II DPR RI, akibat ditemukannya data pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang tidak akurat, ganda, hilang, dan lain sebagainya.

Bahkan, Kemendagri pada Raker Komisi II dengan KPU (Rabu, 11/9) sempat mengancam berlepas tangan atas kualitas DPT yang akan ditetapkan KPU karena Kemendagri menilai KPU tidak menggunakan DP4 sebagai basis pemutakhiran DPT sehingga setelah disandingkan banyak yang bermasalah.

Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini, mengapresiasi sikap ksatria KPU yang telah realistis dalam melaksakan tugasnya, dan mendengar masukan berbagai pihak termasuk masukan dari anggota Komisi II dan Kemendagri.

“Memang harus diakui, secara objektif DPT yang akan ditetapkan KPU ini msh banyak menyimpan permasalahan terutama pada aspek validasi dan akurasi datanya,” ungkap Jazuli.

Jazuli menganggap masalah DPT ini sangat penting dan harus serius menanganinya supaya tuntas dan tidak menjadi beban sejarah karena menurutnya hal ini merupakan salah satu sumber tegaknya demokrasi di indonesia ini. “Jika data tidak akurat – banya  nama-nama fiktif, nama ganda, dan telah daluwarsa (meninggal dunia) – ini rawan disalahgunakan oleh oknum, baik dari caleg parpol maupun penyelenggara,” kata politisi PKS ini.

Juga sebaliknya, lanjut Jazuli, jika ada warga indonesia tidak terdaftar dan tidak bisa menyalurkan suaranya maka ini merupakan pemasungan hak demokrasi rakyat, “Jangan sampai ada yang tidak terdaftar, jika terjadi implikasinya serius bagi kualitas pemilu kita ke depan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Jazuli berharap dengan penundaan ini KPU harus mampu berkordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Kemendagri, Bawaslu, tentu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk menjamin validitas dan akurasi DPT yang akan ditetapkan nantinya.

“Cukuplah DPT tahun 2009 menjadi pengalaman, saat itu banyak sekali pemilih ganda, orang sudah meninggal masih tercatat sebagai pemilih dan lainnya, dan kita tidak ingin hal ini terjadi lagi di pemilu 2014,” pungkas Jazuli. ■